30 November Batas Pertanggungjawabn UP SKPD Bolsel

Ambangdotco, BOLSEL – Sekretaris Daerah Marzanzius Arvan Ohy berharap jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) dapat meminimalisir kesalahan pengelolaan keuangan.

Pernyataaan ini, ia sampaikan di hadapan peserta Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah yang dihelat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Senin (18/11/2019).

Arvan menyampaikan rekonsiliasi ini untuk melihat sejauh mana kinerja para Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan program-programnya.

“Hal ini, bisa mengukur seberapa persen realisasi dari setiap kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan kegiatan yang dicanangkan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Ia menegaskan, SKPD dapat meningkatkan mutu pengelolaan keuangan daerah sehingga memperbaiki tingkat kesalahan.

“Kedepannya dapat diseragamkan dengan mendukung pengelolaan yang lebih baik lagi,” tegasnya.

Menurutnya, terhitung hingga 30 November mendatang, merupakan batas pertanggungjawaban uang persediaan bendahara setiap SKPD melalui bendahara daerah. “Diharapkan agar semua laporannya diselesaikan tepat waktu, agar supaya mendapatkan predikat WTP sesuai dengan yang diinginkan daerah Bolsel tercinta,” tegasnya.

Arvan tak lupa mengapresiasi kinerja Kepala BPKAD yang telah merealisasikan kegiatan rekonsiliasi keuangan daerah.

“Ini sebagai bentuk meningkatkan sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah. Dan penghargaan sebesar-besarnya kepada seluruh peserta kegiatan, semoga apa yang dikerjakan mendapatkan Berkah dari sang Pencipta,” pungkas Panglima ASN.

Kegiatan ini, dihadiri oleh Kaban BPKAD Lasya Mamonto, serta jajarannya, Kepala SKPD, Camat, dan seluruh ASN di jajaran Pemkab Bolsel. Dhay

43