Rapat KPK RI dengan Pemkab Boltim

Boltim Masuk Bidikan KPK RI Terkait Pencegahan Korupsi

Ambangdotco, BOLTIM– Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) nampaknya menjadi salah satu bidikan dari sekian daerah di Sulawesi Utara, oleh komisi anti rasuah Republik Indonesia terkait pencegahan korupsi. Tak tanggung-tanggung, sekitar dua belas satuan kerja di lingkup Pemkab Boltim seharian penuh dikurung Deputi Bidang Pencegahan KPK RI saat menyambangi daerah ini, Senin (11/11/2019).

Berdasarkan amatan jurnalis Ambangdotco, rapat yang berlangsung tertutup ini, dihadiri Bupati Sehan Landjar, Sekretaris Daerah Oskar Manoppo serta beberapa pimpinan SKPD di salah satu ruangan lantai II Kantor Setda Boltim.

Kemudian lewat data yang diperoleh juga, dalam surat resmi tertanggal 4 November 2019, rapat ini digelar dalam rangka menindaklanjuti program pemberantasan korupsi terintegrasi di lingkungan Pemkab Boltim.

Tak hanya itu, kabar lain yang diperoleh terdapat tiga poin penting yang dibicarakan saat kunjungan KPK RI ini, antara lain memantau rencana aksi laporan progres tahun 2019 menggunakan format monitoring centre for preventation (MCP).

Di pihak lain, Sekretaris Daerah Oskar Manoppo membenarkan kunjungan KPK RI di Boltim ini. Menurutnya, banyak hal yang dibahas dalam rencana aksi dengan berbagai intansi teknis di lingkup Pemkab Boltim.

“Ini hanya sebatas rapat rencana aksi sesuai permintaan KPK RI mengenai MCP. Banyak hal dibahas berupa pencegahan pelanggaran, perencanaan kegiatan, dana desa, pengadaan barang dan jasa  hingga penyelenggaraan penyebarluasan informasi dan komunikasi,” kata Oskar.

Dalam kesempatan itu, Oskar menuturkan, pemerintah daerah menyampaikan berbagai macam kendala yang dihadapi terkait pelaporan rencana aksi sesuai format MCP. “Kita daerah baru, tentu soal pelaporan banyak kendala ditemui. Tetapi ini dimaklumi oleh KPK RI,” terangnya.

Ia mencontohkan, satu persoalan yang dikeluhkan berupa sewa kendaraan untuk pejabat daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

“Tunjangan transportasi nanti masuk lewat struktur gaji. Sehingga bebannya di luar tanggungan belanja langsung. Beberapa daerah membolehkan hal ini, seperti Maluku Utara dan Surabaya. Kami tunggu regulasi  dengan catatan berupa konsistensi saat pemeriksaan BPK RI,” pungkasnya. 

Adapun dua belas satuan kerja yang hadir dalam pertemuan tersebut, yakni Inspektorat Daerah, Bappeda, BPKAD, Diskominfo, DPTMSP, BKPSDM, DPMDes, Badan Pendapatan Daerah, Bagian ULP dab LPSE, Bagian Hukum, Bagian Organisasi. Sedangkan yang mewakili Deputi Bidang Pencegahan KPK RI yang diwakili Irawati dan Septa Adhi Wibawa. Nda

 

102