DPRD Endus Praktik Jual Beli Juara di Dispar Boltim

Ambangdotco, BOLTIM – DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) angkat suara terkait dugaan tidak netralnya juri hingga praktik jual beli juara dalam kontes videografi yang diselenggarakan Dinas Pariwisata (Dispar) setempat.

Anggota DPRD Boltim, Sofyan Alhabsyi, misalnya. Sedari awal dirinya, tidak setuju dengan pagelaran Festival Danau Mooat 2019. Selain dampaknya minim, hajatan tahunan milik Dispar ditengarai hanya untungkan segelentir pihak.

“Apalagi ini ada dugaan praktik jual beli juara. Sementara output kegiatan tidak dirasa langsung masyarakat. Saya contohkan, iven Boltim Trail Adventure, cuma jadi tontonan saja. Malah hanya sampah yang tersisa usai kegiatan,” sentil Alhabsyi kepada jurnalis Ambangdotco, Senin (22/07/2019).

Tak pelak. politisi PKB ini juga mencium aroma busuk dugaan keterlibatan oknum panitia dan dewan juri dalam kontes videografi. Alhasil, Alhabsyi yang juga Ketua Komisi I DPRD Boltim, berencana memanggil panitia bersama dengan dewan juri guna menyelidiki persoalan.

“Dalam waktu dekat kita akan selidiki masalah ini. Panitia dan juri akan kita undang lewat hearing nanti. Bila terbukti, tidak menutup kemungkinan anggaran kegiatan itu kita stop tahun depan,” ucapnya.

Serupa dengan Alhabsyi, Abdur Rahman Ambarak, ikut – ikutan mengkritik hajatan tahunan Festival Danau Mooat. Pasalnya, selain tidak masuk dalam kalender iven pariwisata Sulut, tidak sedikit biaya yang terkuras hanya untuk acara seremonial semata. “Kalau tujuannya hanya pemborosan boleh jadi kegiatan itu kita stop. Trus, dananya dipakai untuk pembenahan wisata daerah,” tuturnya.

Pengurus Karang Taruna Kecamatan Tutuyan, Wahyudi Mokoginta, punya tanggapan berbeda. Walau dugaan praktik jual beli juara lazim terjadi dalam setiap kontes, ia mengingatkan dinas terkait selektif dalam memilih juri.

“Contoh konkrit lain ada pada pemilihan Uyo dan Nanu. Cukup banyak bukti dan penyataan orang terpercaya bahwa kegiatan tidak netral seperti itu sudah sangat lumrah dalam ajang yang kerap digelar Dispar. Semuanya punya potensi dan bakat, jangan sampai dinodai karena oknum penyelenggara atau dari pemda itu sendiri,” tukasnya. nda

 

382