Krisis Pengajar, Pejabat Struktural eks Guru di Boltim Bakal Ditarik

Ambangdotco, BOLTIM – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sehan Landjar, tengah menimang penarikan pejabat struktural yang berlatarbelakang sebagai guru PNS di jajaran pemerintah.

Langkah ini, sebagai upaya mengantisipasi krisis guru di daerah itu. Hal ini juga sejalan dengan intruksi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

“Ini hasil rakor seluruh pemerintah daerah bersama Kemenpan-RB. Maka, guru PNS yang kini ada di jabatan struktural harus dikembalikan lagi ke fungsional,” kata Sehan kepada jurnalis Ambangdotco, Rabu (31/07/2019).

BACA JUGA : https://www.ambang.co/boltim/program-andalan-sehan-landjar-terbengkalai

Peralihan guru PNS ke jabatan struktural, menurut dia, diakibatkan minimnya jumlah pegawai negeri di daerah. Sampai saat ini, kata dia, jumlah pegawai negeri berkisar 1.800-an orang. “Sementara, idealnya daerah kita butuh 3.000-an pegawai sesuai beban kerja daerah sekelas Boltim,” papar Sehan.

Maka jangan heran, lanjut Sehan, demi menutupi kebutuhan pejabat di lintas eselon, banyak guru yang dulunya di jabatan fungsional beralih ke jabatan struktural. “Boltim masih berkembang, sehingga kebutuhan aparatur untuk mengisi jabatan-jabatan struktural diberbagai instasi sesuai aturan yang berlaku,” tuturnya.

Hal inilah, diakuinya, menjadi penyebab jumlah tenaga pengajar daerah mengalami penyusutan. Sehingga beberapa sekolah terus mengeluhkan kekurangan guru. “Kebijakan ini, saya pikir perlus solusi dari pemerintah pusat. Biar persoalan kebutuhan pegawai daerah teratasi. Prinsipnya, pemerintah daerah menunggu instruksi dari Kemenpan-RB soal penarikan PNS guru di posisi struktural,” bebernya.

Di sisi lain, tambah dia, upaya menutupi krisis guru berupa membuka kesempatan bagi pensiunan guru dalam pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) nanti. “Pemerintah pastinya membuka akses bagi pensiunan kembali berkarya sebagai tenaga pengajar lewat penerimaan pegawai kontrak. Upah mereka juga sama dengan pegawai negeri biasa,” pungkasnya. nda

415