Mutasi Jabatan Pemkab Boltim

Nama Oskar Manoppo Lenyap Dalam Mutasi Jabatan Eselon II

Ambangdotco, BOLTIM – Nama Oskar Manoppo menghilang dari jabatan struktural eselon II di Pemkab Bolaang Mongondow Timur (Boltim). Hal ini terungkap saat mutasi jabatan setingkat eselon II, III dan IV di lingkup pemerintah daerah setempat pada awal tahun ini, paska dilantiknya Sonny Warokah sebagai Sekda defintif, Selasa (07/01/2020) malam.

Tak pelak, status penonjoban Oskar Manoppo tersebut diprediksi bakal mempertajam konflik dirinya dengan Bupati Sehan Landjar. Apa pasal? Oskar sendiri merupakan bakal calon bupati yang digadang – gadang akan diusung PDI Perjuangan dalam Pemilu Bupati 2020.

Di pihak lain, penyegaran struktural jabatan tersebut oleh sebagian kalangan dianggap sebagai langkah Bupati Boltim dalam menyikapi perintah dalam pasal 71 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

BACA JUGA : Peluang Iksan dan Eko Kandas, Sonny Akhirnya Pemilik DB 6 N

                            Ratusan Guru Kontrak di 86 Sekolah se-Boltim Diberhentikan

Menyikapi hal ini, Komisioner Bawaslu Boltim, Hariyanto kepada jurnalis Ambangdotco, menyatakan, Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 sifatnya sebagai koridor dalam mengantisipasi penyalagunaan wewenang oleh pejawat.

“Rolling jabatan itu domainnya pemerintah daerah. Saya pikir itu tidak ada masalah. Sementara penepatan calon nanti 8 Juli 2020. Prosesnya masih jauh,” ungkap Hariyanto, via layanan whatsapp, Rabu (08/01/2020).

Menurutnya, walau dalam UU 10 Tahun 2016 itu tidak mengatur secara ekspilisit batasan maksimal mutasi jabatan, akan tetapi sedarii tahun lalu pihaknya telah menyurati pemerintah daerah tentang regulasi tersebut.

“Dalam edaran itu tanggal 8 Januari 2020 batas akhir. Kami juga sudah menyurati bupati semenjak November 2019 mengenai UU 10 Tahun 2016. Selebihnya, bila ada pelanggaran itu domain dari Kementerian Dalam Negeri,” sentilnya.

Sementara itu, Bupati Sehan Landjar dalam pesannya usai penyegaran jabatan semalam, menyampaikan, posisi pejabat merupakan proses penyegaran agar sistem pemerintahan berjalan dengan baik.

“Tujuan  dengan adanya penyegaran ini, agar pelayanan masyarakat semakin diutamakan. Ini adalah hari yang dimana seluruh kabupaten kota melakukun reshuffle atau penyegaran dalam struktur kepemerintan daerah,” paparnya.

Sayangnya, hingga berita ini diterbitkan upaya konfirmasi terhadap Oskar Manoppo belum membuahkan hasil terkait status penonjoban dirinya dari Kepala Badan Keuangan Daerah. Begitu juga, sebaliknya respon Kepala BKSDM Reza Mamonto belum dapat menanggapi, walau dihubungi lewat telepon seluler pribadinya. Nda

569